Kerahasiaan Perbankan Menentukan Nasibmu Kelak

Kerahasiaan Perbankan Menentukan Kerahasiaanmu Kelak

Kerahasiaan Bank – Pemerintah tak main-main untuk mengaplikasikan pertukaran info dengan cara automatis dengan negara lain berkaitan pajak atau Automatic Exchange of Information (AEoI). Bahkan juga mulai sejak minggu lantas, draf Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) AEoI telah ada di tangan Presiden Joko Widodo.

Kerahasiaan Perbankan Menentukan Kerahasiaanmu Kelak
Kerahasiaan Perbankan Menentukan Kerahasiaanmu Kelak

Saat ini, ketentuan untuk memuluskan gagasan pemerintah itu tinggal menanti saat saja. Walau demikian, sederet pertanyaan mesti di jawab pemerintah. Satu diantaranya yaitu bagaimana nasib prinsip kerahasiaan perbankan?

Tembok Besar

Mulai sejak mengambil keputusan memiliki komitmen untuk mengaplikasikan AEoI dengan sekitaran 102 negara yang lain, Indonesia dihadapkan pada tembok besar bernama kerahasiaan bank.

Ya, untuk negara yang menginginkan mengaplikasikan AEoI, prasyarat awal yang perlu dipenuhi yaitu ada system perbankan yang terbuka.

Disamping itu Pasal 40 ayat 1 UU Perbankan Th. 1998 mengenai Perbankan mengatakan, tiap-tiap nasabah mesti dilindungi kerahasiaan datanya oleh bank. Prinsip kerahasiaan didalam system perbankan tidaklah prinsip tempo hari sore.

Berdasar pada prasasti hukum kuno Babilonia atau Kodeks Hammurabi (Code of Hammurabi), prinsip kerahasiaan bank telah ada mulai sejak 4. 000 th. waktu lalu. Maksud ada prinsip itu tidak lain yaitu membuat perlindungan data nasabah.

Sekarang ini, prinsip kerahasiaan bank masihlah bertahan sampai, pasti dengan beragam penyesuaian jaman. Pemerintah sendiri dengan cara terang-terangan inginkan pasal kerahasiaan bank itu dihapus.

Bahkan juga walau Menteri Keuangan Sri Mulyani memohon pasal kerahasiaan bank mesti dihapus pada Mei 2017. Walau sebenarnya, pemerintah baru bakal mengaplikasikan AEoI pada 2018 kelak berbarengan sebagian negara lain. Keterbukaan info perbankan yaitu prasyarat paling utama AEoI.

Tanpa ada itu pertukaran info perbankan untuk kebutuhan perpajakan pada negara akan tidak jalan.

Jalan Pintas

Tetapi menghapus pasal yang tercantum didalam UU tidaklah perkara simpel. Prosesnya bakal rumit serta panjang apabila pemerintah mesti merevisi UU. Jalan pintas di ambil. Pemerintah mengambil keputusan untuk bikin Perppu begitu prosesnya dapat jalan lebih cepat.

Dalam sebagian peluang, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution malas menguraikan dengan cara detil Perppu itu. Ia cuma menyampaikan, apabila Perppu AEoI disahkan, Direktorat Jenderal Pajak dapat dengan leluasa mengecek rekening harus pajak di bank.

Tak perlu lagi membutuhan izin otoritas perbankan yaitu Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Layanan Keuangan (OJK). Artinya apabila Perppu itu disahkan, jadi bukanlah tidak mungkin saja Ditjen Pajak dengan gampang mengintip data-data nasabah. Hal semacam ini pernah menyebabkan keresahan orang-orang.

Batasan

Kecemasan masyakarat dapat jadi dimaklumi. Sebab satu diantara argumen tumbuhnya keyakinan pada bank yaitu karena ada jaminan perlindungan kerahasiaan data nasabah. Apa yang terjadi apabila kerahasiaan bank yang telah ada mulai sejak jaman Babilonia itu dihapuskan?

Sudah pasti bakal berimplikasi besar mulai keyakinan yang alami penurunan sampai capital outflow. Tetapi AEoI bukanlah bermakna menyingkirkan semuanya prinsip kerahasiaan perbankan. Ketetapan itu cuma berlaku untuk kebutuhan perpajakan.

Sampai kini Ditjen Pajak sendiri mempunyai kewenangan untuk memohon info keuangan harus pajak dari bank. Cuma saja, prosesnya memerlukan izin dari otoritas perbankan. Karenanya ada Perppu AEoI, Ditjen Pajak cukup memohon izin pada bank yang berkaitan.

Begitu sistem ” mengintip ” data keuangan dapat dikerjakan dengan cara kilat. Tetapi Ditjen Pajak meyakinkan tidak bakal serampangan menggunaan kewenangan itu. Bakal ada beberapa batasan dalam aplikasi kontrol perpajakan.

” Tak semuanya duit yang disimpan di bank yaitu objek pajak. Umpamanya deposito telah dipajaki. Bila duit transfer jual beli saat telah dipajaki, ya belum, ” kata Dirjen Pajak Ken Dwijugiaseteadi.

” Orang-orang tidak usah cemas bila ada keterbukaan. Tidak semuanya dipajaki. Orang menarik pajak itu awal mesti tahu subyek, object, tarif, serta ada tata langkah pembayaran, ” sambung Ken.

Semua info yang datang dari perbankan bakal tetaplah dianalisis dengan data yang dipunyai Ditjen Pajak. Bahkan juga pemeriksan perpajakan akan tidak dikerjakan tidak ada bukti.

Baca juga :

Selanjutnya, kerahasiaan bank tak demikian saja hilang karena ada AEoI. Mulai sejak 4. 000 th. silam, dia alami banyak penyesuaian. Itu juga yang bakal berlangsung waktu AEoI diaplikasikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *