Ketetapan Penyaluran Dana Transfer Daerah Sekarang Berubah

Ketetapan Penyaluran Dana Transfer Daerah Sekarang Berubah

Ketetapan Penyaluran Dana Transfer Daerah РMenteri Keuangan Sri Mulyani mengambil keputusan untuk merubah sebagian ketentuan main dalam penyaluran dana transfer daerah serta dana desa mulai tahun ini.

Pergantian itu termuat di dalan Ketentuan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK. 07/2017 mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah serta Dana Desa (TKDD).

Perubahan Dana Transfer Daerah

Ketetapan Penyaluran Dana Transfer Daerah Sekarang Berubah
Ketetapan Penyaluran Dana Transfer Daerah Sekarang Berubah

Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo, pergantian ketetapan itu adalah langkah untuk mendidik pemerintah daerah untuk lebih dapat memakai biaya.

” Saat ini DAU (Dana Alokasi Umum) itu tak akan berbentuk final, ” katanya di Jakarta, Kamis (13/4/2017) .

Sri Mulyani Merubah Ketetapan

Sebelumnya ada ketetapan itu, DAU yang didapatkan pemerintah pusat pada daerah berbentuk final. Artinya, biaya akan tidak beralih apabila telah diputuskan didalam APBN.

Tetapi saat ini ketetapan itu beralih. DAU lebih fleksibel artinya dapat jadi tambah atau dapat juga menyusut. Semuanya tertanggung jumlah pendapatan negara.

Sampai kini kata Boediarso, pemerintah pusat senantiasa memikul defisit biaya APBN akibat tak seimbangnya pendapatan serta berbelanja negara. Untuk tutup defisit itu, pemerintah mesti berutang untuk menyalurkan berbelanja negara termasuk juga transfer daerah di dalamnya.

Tetapi Kemenkeu lihat tak semuanya Pemda maksimal memakai biaya itu. Biaya itu malah banyak tak terserap serta mengendap di daerah. ” Ini mesti diakui oleh daerah, ” kata Boediarso.

Pergantian yang lain yaitu penyaluran DAU serta dana desa bakal memerhatikan kemampuan penyerapan serta capaian output biaya th. terlebih dulu. Untuk Pemda yang kemampuannya jelek, penyaluran DAU bakal dilihat lagi.

Diluar itu, penyalurkan DAU serta dana desa tak akan lewat Ditjen Perimbangan Keuangan tetapi segera ke Kantor Service Perbendaharaan Negara (KPPN) di daerah untuk mendekatkan service. ” Jadi Pemda mintanya serta laporannya ke KPPN setempat, ” ucap ia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *