Budidaya Korupsi di BUMN Semakin Gila

Budidaya Korupsi di BUMN Semakin Gila

Budidaya Korupsi – Pada 18 Januari 2017, bekas Direktur Paling utama (dirut) PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar diputuskan sebagai tersangka korupsi oleh KPK.

Emirsyah, waktu jadi dirut Garuda, disangka terima suap berbentuk transfer duit serta aset sejumlah kian lebih 4 juta dollar AS berkaitan pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus punya Garuda Indonesia.

Uang Panas Banyak Terjadi Di BUMN

Budidaya Korupsi di BUMN Semakin Gila
Budidaya Korupsi di BUMN Semakin Gila

Penyuapan disangka dikerjakan supaya perusahaan asal Inggris itu jadi penyedia mesin untuk maskapai penerbangan nomor satu di Indonesia itu.

Bekas Direktur Paling utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, selesai di check sebagai tersangka di Gedung KPK Jakarta, Jumat (17/2/2017).

Berselang sekitaran 2, 5 bln., tepatnya pada 31 Maret 2017, giliran Dirut PT Pal Indonesia M Firmansyah Arifin dicokok KPK. Firmansyah serta beberapa koleganya disangka terima suap berkaitan pembuatan dua kapal perang untuk pemerintah Filipina.

Proyek pengadaan dua kapal perang itu sejumlah 86, 96 juta dollar AS. Disangka, petinggi PT Pal menyetujui ada kontan back dengan perusahaan penghubung, dari keuntungan penjualan sebesar 4, 75 %.

Keuntungan sebesar 1, 25 % atau sejumlah 1, 087 juta dollar AS bakal diberikan pada petinggi PT Pal. Sesaat, keuntungan 3, 5 % jadi sisi untuk perusahaan penghubung.

Direktur Paling utama PT PAL Indonesia, Muhammad Firmansyah Arifin, kenakan rompi oranye waktu masuk mobil tahanan di Gedung KPK Jakarta, Jumat (31/3/2017). (KOMPAS. com/ABBA GABRILLIN)
Garuda Indonesia serta PT Pal Indonesia adalah dua Tubuh Usaha Punya Negara (BUMN) yang termasuk perusahaan papan atas. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan paling besar di Indonesia, sesaat PT Pal adalah galangan kapal paling besar di nusantara.
Dua masalah itu seakan menyatakan masihlah kentalnya budaya korupsi di badan BUMN. Sebelumnya mereka, telah berderet-deret petinggi BUMN sebagai pesakitan masalah korupsi.

Bahkan juga, ada tanda-tanda budaya korupsi di BUMN makin kental. Hal semacam itu diantaranya tercermin dari meningkatnya masalah korupsi yang diakukan KPK, yang melibatkan petinggi serta pegawai BUMN.

Berdasar pada data KPK, jumlah perkara korupsi yang melibatkan BUMN/BUMD meraih 11 masalah pada 2016. Jumlah itu bertambah penting dibanding th. 2015 yang cuma 5 masalah. Pada bebrapa th. terlebih dulu juga, jumlah perkara yang melibatkan BUMN/BUMD paling banyak 7 masalah, yaitu pada 2010.

Tanda-tanda yang lain tampak dari laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang di terima Pusat Pelaporan serta Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

Sepanjang Januari – Februari 2017, PPATK terima LTKM yang dikerjakan pegawai atau petinggi BUMN/BUMD sejumlah 159 laporan. Jumlah itu bertambah penting dibanding periode sama th. 2016 yang sejumlah 89 laporan.

LTKM adalah laporan transaksi seorang yang tidak cocok dengan profil pekerjaannya. Umpamanya seseorang PNS dengan upah Rp 10 juta per bln., di ketahui lakukan transaksi miliaran rupiah tanpa ada keterangan apa pun. Transaksi mencurigakan biasanya berkaitan dengan praktek korupsi atau pencucian duit.

Perubahan jumlah masalah korupsi yang diakukan KPK berdasar pada lembaga per 2016 (Dok KPK)

Ramainya korupsi di badan BUMN sampai kini sudah bikin kemampuan BUMN kurang maksimal serta tak efektif. Pada th. 2013, keseluruhan aset dari semua BUMN sejumlah 138 perusahaan meraih Rp 4. 024 triliun dengan suntikan modal dari pemerintah sebesar Rp 934 triliun.

Tetapi, dividen yang di terima negara cuma sebesar Rp 34 triliun. Artinya, return on investment (ROI) BUMN cuma 3, 6 %.

Penyertaan Modal Negara

Kentalnya budaya korupsi BUMN harusnya mendorong pemerintah untuk lakukan pembenahan menyeluruh serta memperketat pengawasan pada BUMN.

Tetapi, pemerintahan Presiden Jokowi jadi menggelontorkan dana beberapa ratus triliunan rupiah sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) pada beberapa BUMN.

Pada th. 2017, pemerintah kembali menganggarkan PMN untuk beberapa BUMN, dengan nilai sebesar Rp 4 triliun. Mengenai pada th. 2015 serta 2016, pemerintah menggelontorkan PMN semasing Rp 64, 53 triliun serta Rp 50, 48 triliun.

PMN dalam jumlah besar diberikan lantaran pemerintahan Jokowi menginginkan jadikan BUMN sebagai pilar paling utama pembangunan ekonomi pemerintah.

BUMN-BUMN yang memperoleh PMN bakal jadi pemain paling utama dalam pembangunan infrastruktur, pertanian, serta maritim sebagai bidang prioritas pemerintahan Jokowi.

Tetapi pertanyaannya, di dalam kultur korupsi yang masihlah membelit BUMN, tidakkah banyak proyek yang dipercayakan pada BUMN jadi bakal jadi besar potensi korupsi?

Dapat dibuktikan, mulai sejak digelontorkannya PMN dalam jumlah besar mulai 2015, praktek korupsi BUMN condong bertambah dengan jumlah masalah korupsi paling banyak berlangsung pada 2016.

Kita pasti mengharapkan tingkat korupsi BUMN pada 2017 bakal menyusut. Tetapi, lihat masalah korupsi yang berlangsung pada dua BUMN besar di bebrapa bln. awal 2017, lumrah bila kita jadi pesimistis.

Terlebih, di masa Presiden Jokowi, semakin terang-terangan posisi komisaris BUMN jadikan jatah untuk beberapa tokoh pendukung pemerintah yg tidak memperoleh jabatan di pemerintahan.

Pasti tidak jadi masalah selama beberapa tokoh itu mempunyai kompetensi berkaitan sektor bisnis yang digeluti BUMN berkaitan. Tetapi, sayangnya semakin banyak yang latar belakangnya tidak cocok.

Keadaan ini pasti bakal memperlemah pengawasan pada BUMN. Dengan pengawasan yang lemah, korupsi BUMN dapat semakin menggila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *