Pansel Petinggi PPATK dan Ketekunan Presiden Jokowi

Pansel Pejabat PPATK dan Konsistensi Presiden Jokowi

Panitia Seleksi – Sampai kini banyak orang-orang skeptis pada sistem seleksi petinggi pemerintah. Sistem seleksi oleh panitia seleksi (pansel) dinilai cuma normalitas belaka untuk penuhi ketentuan yang ada.

Disebut normalitas lantaran petinggi yang dipilih umumnya sudah ditetapkan mulai sejak awal, bahkan juga mulai sejak sebelumnya pansel bertugas. Orang-orang menilainya petinggi yang dipilih sejatinya bukanlah hasil seleksi oleh pansel, tetapi oleh lobi-lobi penguasa serta laga politik.

Panitia Seleksi PPATK hanya formalitas?

Pansel Pejabat PPATK dan Konsistensi Presiden Jokowi
Pansel Pejabat PPATK dan Konsistensi Presiden Jokowi

Tetapi, Presiden Joko Widodo nampaknya berusaha untuk merubah stigma itu. Dalam sebagian sistem seleksi, Presiden Jokowi memberi kewenangan penuh pada pansel untuk pilih calon paling baik, tanpa ada intervensi dari siapa juga termasuk juga dari istana.

Sistem seleksi diinginkan berjalan objektif, tidak ada calon “titipan” dari pihak mana juga. Jokowi menginginkan tunjukkan, sistem penentuan petinggi di negeri ini telah menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas serta transparansi sebagai cermin budaya bangsa besar yang maju serta beradab.

Paling akhir, itu dibuktikan Jokowi waktu berlangsungnya sistem seleksi calon dewan komisioner Otoritas Layanan Keuangan (OJK) oleh pansel yang diketuai Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan anggota diantaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution serta Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo.

Panitia Seleksi PPATK Dinilai Kurang Transparan

Calon dari laga politik yang umumnya berjaya pada seleksi-seleksi terlebih dulu, di buat gigit jari oleh Sri Mulyani cs. Ini tunjukkan Jokowi menyerahkan kewenangan penuh pada pansel walau mungkin saja saja ada keinginan supaya presiden lakukan intervensi manfaat mengamankan calon berkaitan.

Ketiadaan intervensi dari Jokowi pada pansel OJK juga tampak dari gugurnya calon yang di kenal dekat dengan istana serta laga penguasa.

Bahkan juga, waktu pansel menyerahkan 21 nama calon komioner OJK, Presiden Jokowi begitu menghormati hasil pilihan pansel itu.

Dari 21 nama itu, pansel mengurutkan 3 calon dalam 7 jabatan berdasar pada score penilaian. Calon yang memperoleh score tertinggi diletakkan pada urutan awal.

Lantaran menghormati penilaian pansel, Jokowi juga mencoret semua calon dengan nomor urut tiga. Ini bermakna Presiden Jokowi otomatis ikuti kehendak pansel untuk pilih calon-calon paling baik berdasar pada penilaian pansel.

Walau sebenarnya, Jokowi miliki wewenang untuk mencoret nama siapapun, termasuk juga calon dengan peringkat awal.

Prinsip Jokowi untuk menjunjung objektivitas pada akhirnya menimbulkan calon-calon yang termasuk “bukan orang siapa-siapa” atau non partisan. Ia dipilih semata lantaran kemampuan, integritas, serta profesionalismenya.

Pansel PPATK

Tetapi terakhir, objektivitas Jokowi mulai dipertanyakan. Ini berkaitan dengan sistem seleksi deputi pada Pusat Pelaporan serta Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

Dalam seleksi itu, Presiden Jokowi nyatanya menganulir hasil seleksi Deputi Bagian Pemberantasan yang diusulkan Kepala PPATK. Tak diterangkan kenapa hasil seleksi itu dibatalkan.

Istana lalu memohon PPATK untuk mengadakan seleksi lagi serta mengemukakan akhirnya selekasnya pada Presiden. Walau sebenarnya, hasil seleksi yang dikerjakan PPATK telah objektif serta komprehensif.

Langkah yang dikerjakan Jokowi dalam seleksi petinggi PPATK itu bertentangan dengan objektivitas yang diperlihatkan Jokowi sampai kini.

Tanpa ada objektivitas, “calon-calon titipan” bakal kembali nampak. Efeknya, calon yang dipilih tidaklah calon paling baik dari sisi kompetensi serta integritas.

Bila ini berlangsung pada PPATK, pasti begitu disayangkan. Berbarengan KPK, PPATK adalah instansi yang masihlah memperoleh keyakinan tinggi dari orang-orang.

Di dalam anjloknya integritas petinggi di beberapa instansi, PPATK serta KPK seakan jadi yang tersisa untuk umum untuk menginginkan Indonesia bersih dari korupsi.

Sampai kini, PPATK jadi tandem KPK untuk membuka beberapa masalah korupsi yang membelenggu negeri ini.

PPATK memasok data-data serta analisa transaksi keuangan yang mempermudah KPK menelusuri modus serta pelaku korupsi serta pencucian duit.

Bisa dipikirkan, apa yang berlangsung apabila data-data yang dipunyai PPATK dikuasai oleh petinggi yang kurang mempunyai integritas. Data-data itu pasti dapat hilang atau tak ditindaklanjuti dengan harusnya.

Artinya, pemberantasan korupsi di negeri ini bakal mandek. Terlebih, KPK sepanjang ini dapat selalu dirongrong eksistensinya, termasuk juga teror pada Novel Baswedan, penyidik andalam KPK.

Saat ini, PPATK juga cobalah dilemahkan serta ditumpulkan taringnya. Sungguh suram usaha pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kita cuma dapat mengharapkan, Presiden Jokowi kembali berkelanjutan serta objektif dalam pilih petinggi di negeri ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *