Kamu Harus Mengerti Masalah Keuangan Negara

Keuangan Negara – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jadi pembicara dalam acara kuliah umum di Politeknik Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN), Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Senin (17/4/2017).

Mengenai dalam acara itu Sri Mulyani membawakan materi dengan topik “Biaya Pendapatan serta Berbelanja Negara (APBN) yang sehat untuk kesejahteraan rakyat”, dihadapan beberapa ribu mahasiswa Politenik STAN.

Keuangan Negara Indonesia Mulai Krisis

Masalah Keuangan Negara
Masalah Keuangan Negara

Ikut ada dalam kuliah umum itu beberapa jajaran petinggi eselon I serta eselon II dari Kementerian Keuangan.

Ani, sapaan akrab Sri Mulyani menyampaikan, dianya berasumsi utama mengulas perubahan ekonomi serta APBN dengan generasi muda terutama mahasiwa Politeknik STAN.

“Ini yaitu hanya satu (universitas) yang aku memohon ada, bukanlah diundang, lantaran ini adalah universitas yang mendidik beberapa orang utama yang akan memastikan bangsa, serta anda-anda (mahasiswa) kebanyakan orang yang demikian utama untuk APBN di hari esok”, tutur Ani.

Pembenahan Keuangan Negara dari Bawah

Menurutnya, hal semacam itu jadi utama lantaran ke depan mahasiwa serta mahasiswi dari Politeknik STAN bakal menempati jabatan utama di beberapa instansi negara.

“Anda-anda berikut yang bakal masuk ke Kementerian Keuangan atau instansi negara yang lain. Dengan itu, Kamu telah berutang pada negara, serta Kamu harus mempunyai pemahaman berkaitan perubahan ekonomi negara”, terang Ani.

Mengenai dalam kuliah umum itu, Ani mebawakan lima poin utama berkaitan perekonomian di Indonesia.

“Hari ini aku bakal membawakan lima poin paling utama, awal, perubahan ekonomi terbaru, pengertian serta filosofi APBN, kebijakan fiskal serta APBN, lalu APBN 2016 serta APBNP 2017, paling akhir reformasi struktural”, tutur Ani.

Sri Mulyani Akui Indonesia Masihlah Tertinggal

Indonesia Berkembang – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku, sekarang ini Indonesia masihlah ketinggalan di beberapa bagian bila dibanding dengan negara lain.

Indonesia Masih Kalah dengan Negara Lain

Foto Sri Mulyani Akui Indonesia Masihlah Tertinggal
Foto Sri Mulyani Akui Indonesia Masihlah Tertinggal

Sekarang Indonesia Mulai Berbenah

“Indonesia masihlah ketinggalan di bagian infrastruktur, tehnologi, serta skill (kekuatan), serta dari segi pasar keuangan atau pasar modal yang masihlah belum dapat jadi institusi yang dapat menyokong perkembangan ekonomi dengan cara berkeadilan”, tutur Ani sapaan akrab Sri Mulyani waktu memberi kuliah umum di Politeknik Sekolah Akutansi Negara (STAN) di Bintaro, Tangerang Selatan, Senin (17/4/2017).

Ani memberikan, dengan itu Indonesia sekarang ini tengah berbenah serta selalu bangun di beberapa bidang dari mulai pembangunan ekonomi ataupun pembangunan manusia supaya dapat tingkatkan daya saingnya.

“Oleh karenanya, tantangan dalam negeri mesti investasi di beberapa bagian”, tuturnya.

Menurut dia, hal itu yang bikin Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkemauan selalu bangun Indonesia lewat pinggir supaya berlangsung pemerataan ekononi serta turunkan ketimpangan ekonomi antar daerah.

“Presiden jokowi menginginkan pembangunan dari pinggir, lantaran Indonesia negara kesatuan, serta semuanya yaitu Indonesia, tak bisa ada yang terasa terpencil serta ketinggalan”, katanya.

Menurut Ani, yang tidak kalah utama yaitu pembangunan dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) mulai sejak awal, selain pembangunan perekonomian ke depan.

“Tiap-tiap investasi memerlukan cost, serta pembangunan manusianya, tiap-tiap th. ada 1, 8 juta tenaga kerja yang masuk ke pasar kerja”, tuturnya.

Ani menyampaikan, pembangunan manusia bukan sekedar saat telah dewasa namun harua mulai sejak dalam kandungan sampai pendidikan umur awal, hal semacam itu dikerjakan supaya membuahkan generasi penerus bangsa yang inovatif serta produktif supaya menajdi aset negara masa datang.

Diluar itu, lanjut Ani, perkembangan ekonomi di Indonesia juga di pengaruhi oleh aspek dalam negeri serta aspek luar negeri.

Menurut dia, hal semacam itu jadi tantangan yang perlu dihadapi lantaran Indonesia berpedoman system perekonomian yang terbuka.

“Di dalam negeri kita hadapi tantangan serta luar negeri juga hadapi tantangan lantaran kita berpedoman ekonomi terbuka, serta dapat memengaruhi ekonomi Indonesia, lantaran kita miliki jendela serta pintu seperti ekspor impor, orang masuk serta keluar, modal masuk serta modal keluar, duit masuk serta duit keluar”, terang Sri Mulyani.

Dia memberikan, dari semua negara yang ada didunia semua mempunyai ekonomi yang terbuka untuk bangun perkembangan ekonominya.

“Didunia ini 192 negara tak ada negara yang tertutup, bahkan juga yang terserang sanksi seperti Iran pingin terbuka”, tuturnya.

Budidaya Korupsi di BUMN Semakin Gila

Budidaya Korupsi – Pada 18 Januari 2017, bekas Direktur Paling utama (dirut) PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar diputuskan sebagai tersangka korupsi oleh KPK.

Emirsyah, waktu jadi dirut Garuda, disangka terima suap berbentuk transfer duit serta aset sejumlah kian lebih 4 juta dollar AS berkaitan pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus punya Garuda Indonesia.

Uang Panas Banyak Terjadi Di BUMN

Budidaya Korupsi di BUMN Semakin Gila
Budidaya Korupsi di BUMN Semakin Gila

Penyuapan disangka dikerjakan supaya perusahaan asal Inggris itu jadi penyedia mesin untuk maskapai penerbangan nomor satu di Indonesia itu.

Bekas Direktur Paling utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, selesai di check sebagai tersangka di Gedung KPK Jakarta, Jumat (17/2/2017).

Berselang sekitaran 2, 5 bln., tepatnya pada 31 Maret 2017, giliran Dirut PT Pal Indonesia M Firmansyah Arifin dicokok KPK. Firmansyah serta beberapa koleganya disangka terima suap berkaitan pembuatan dua kapal perang untuk pemerintah Filipina.

Proyek pengadaan dua kapal perang itu sejumlah 86, 96 juta dollar AS. Disangka, petinggi PT Pal menyetujui ada kontan back dengan perusahaan penghubung, dari keuntungan penjualan sebesar 4, 75 %.

Keuntungan sebesar 1, 25 % atau sejumlah 1, 087 juta dollar AS bakal diberikan pada petinggi PT Pal. Sesaat, keuntungan 3, 5 % jadi sisi untuk perusahaan penghubung.

Direktur Paling utama PT PAL Indonesia, Muhammad Firmansyah Arifin, kenakan rompi oranye waktu masuk mobil tahanan di Gedung KPK Jakarta, Jumat (31/3/2017). (KOMPAS. com/ABBA GABRILLIN)
Garuda Indonesia serta PT Pal Indonesia adalah dua Tubuh Usaha Punya Negara (BUMN) yang termasuk perusahaan papan atas. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan paling besar di Indonesia, sesaat PT Pal adalah galangan kapal paling besar di nusantara.
Dua masalah itu seakan menyatakan masihlah kentalnya budaya korupsi di badan BUMN. Sebelumnya mereka, telah berderet-deret petinggi BUMN sebagai pesakitan masalah korupsi.

Bahkan juga, ada tanda-tanda budaya korupsi di BUMN makin kental. Hal semacam itu diantaranya tercermin dari meningkatnya masalah korupsi yang diakukan KPK, yang melibatkan petinggi serta pegawai BUMN.

Berdasar pada data KPK, jumlah perkara korupsi yang melibatkan BUMN/BUMD meraih 11 masalah pada 2016. Jumlah itu bertambah penting dibanding th. 2015 yang cuma 5 masalah. Pada bebrapa th. terlebih dulu juga, jumlah perkara yang melibatkan BUMN/BUMD paling banyak 7 masalah, yaitu pada 2010.

Tanda-tanda yang lain tampak dari laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang di terima Pusat Pelaporan serta Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

Sepanjang Januari – Februari 2017, PPATK terima LTKM yang dikerjakan pegawai atau petinggi BUMN/BUMD sejumlah 159 laporan. Jumlah itu bertambah penting dibanding periode sama th. 2016 yang sejumlah 89 laporan.

LTKM adalah laporan transaksi seorang yang tidak cocok dengan profil pekerjaannya. Umpamanya seseorang PNS dengan upah Rp 10 juta per bln., di ketahui lakukan transaksi miliaran rupiah tanpa ada keterangan apa pun. Transaksi mencurigakan biasanya berkaitan dengan praktek korupsi atau pencucian duit.

Perubahan jumlah masalah korupsi yang diakukan KPK berdasar pada lembaga per 2016 (Dok KPK)

Ramainya korupsi di badan BUMN sampai kini sudah bikin kemampuan BUMN kurang maksimal serta tak efektif. Pada th. 2013, keseluruhan aset dari semua BUMN sejumlah 138 perusahaan meraih Rp 4. 024 triliun dengan suntikan modal dari pemerintah sebesar Rp 934 triliun.

Tetapi, dividen yang di terima negara cuma sebesar Rp 34 triliun. Artinya, return on investment (ROI) BUMN cuma 3, 6 %.

Penyertaan Modal Negara

Kentalnya budaya korupsi BUMN harusnya mendorong pemerintah untuk lakukan pembenahan menyeluruh serta memperketat pengawasan pada BUMN.

Tetapi, pemerintahan Presiden Jokowi jadi menggelontorkan dana beberapa ratus triliunan rupiah sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) pada beberapa BUMN.

Pada th. 2017, pemerintah kembali menganggarkan PMN untuk beberapa BUMN, dengan nilai sebesar Rp 4 triliun. Mengenai pada th. 2015 serta 2016, pemerintah menggelontorkan PMN semasing Rp 64, 53 triliun serta Rp 50, 48 triliun.

PMN dalam jumlah besar diberikan lantaran pemerintahan Jokowi menginginkan jadikan BUMN sebagai pilar paling utama pembangunan ekonomi pemerintah.

BUMN-BUMN yang memperoleh PMN bakal jadi pemain paling utama dalam pembangunan infrastruktur, pertanian, serta maritim sebagai bidang prioritas pemerintahan Jokowi.

Tetapi pertanyaannya, di dalam kultur korupsi yang masihlah membelit BUMN, tidakkah banyak proyek yang dipercayakan pada BUMN jadi bakal jadi besar potensi korupsi?

Dapat dibuktikan, mulai sejak digelontorkannya PMN dalam jumlah besar mulai 2015, praktek korupsi BUMN condong bertambah dengan jumlah masalah korupsi paling banyak berlangsung pada 2016.

Kita pasti mengharapkan tingkat korupsi BUMN pada 2017 bakal menyusut. Tetapi, lihat masalah korupsi yang berlangsung pada dua BUMN besar di bebrapa bln. awal 2017, lumrah bila kita jadi pesimistis.

Terlebih, di masa Presiden Jokowi, semakin terang-terangan posisi komisaris BUMN jadikan jatah untuk beberapa tokoh pendukung pemerintah yg tidak memperoleh jabatan di pemerintahan.

Pasti tidak jadi masalah selama beberapa tokoh itu mempunyai kompetensi berkaitan sektor bisnis yang digeluti BUMN berkaitan. Tetapi, sayangnya semakin banyak yang latar belakangnya tidak cocok.

Keadaan ini pasti bakal memperlemah pengawasan pada BUMN. Dengan pengawasan yang lemah, korupsi BUMN dapat semakin menggila.

Bagaimana Jika S&P Tak Kunjung Memberi Peringkat Investment Grade?

Investment Grade – Kepastian instansi pemeringkat Standard & Poor’s (S&P) untuk menambah peringkat (rating) investasi untuk Indonesia masihlah menyebabkan sinyal bertanya untuk pasar.

Dari beberapa instansi pemeringkat yang memberi peringkat ke Indonesia, cuma S&P yang belum memberi peringkat layak investasi atau ” investment grade ” untuk Indonesia.

Lalu, apa efeknya bila lalu S&P selanjutnya tak menambah peringkat Indonesia ke investment grade?

Jawaban Menarik Bank Dunia

Instansi pemeringkat Standard & Poor's
Instansi Pemeringkat Standard & Poor’s

Bank Dunia miliki jawaban menarik. Ekonom Senior Bank Dunia untuk Indonesia Hans Anand Beck menyebutkan kalau jika S&P tak menambah peringkat jadi investment grade, efeknya akan tidak sangat besar pada iklim investasi di Indonesia.

” Kami saksikan semestinya tak ada efek ke pasar keuangan pada umumnya, ” kata Hans Anand Beck di Kantor Bank Dunia, Jakarta, Kamis (13/4/2017).

Dia berpandangan, Indonesia masihlah jadi maksud menarik untuk berinvestasi terutama di portofolio. Hal semacam ini tercermin dari besarnya ketertarikan investor pada surat utang negara (SUN) yang diterbitkan pemerintah.

“Maka dari itu aliran masuk modal asing (capital inflow) masihlah deras, ” katanya.

Dia menilainya, keadaan fundamental ekonomi yang baik sudah mendorong Indonesia jadi maksud yang menarik untuk investasi.

Hal semacam ini tercermin dari inflasi, defisit transaksi jalan atau current akun deficit (CAD), serta defisit biaya yang dalam trend penurunan.

“Nilai ganti rupiah juga stabil. Dengan cara fundamental, keadaan ekonomi Indonesia masihlah positif, ” kata dia.

Sebatas info, pada th. lantas inflasi terdaftar sebesar 3, 02 %. Sesaat defisit transaksi jalan ada pada level 1, 8 %. Defisit biaya juga masihlah aman yaitu di level 2, 46 %.

Seirama dengan Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB) juga menilainya jika S&P mengambil keputusan tidak untuk menambah rating credit Indonesia efeknya akan tidak besar.

Hal semacam ini lantaran Indonesia telah memperoleh peringkat layak investasi dari dua instansi pemeringkat internasional lain, yakni Fitch Ratings serta Moody’s.

“Efeknya bakal minim lantaran dua yang lain telah investment grade kan. Kami saksikan Indonesia juga cukup kuat dari segi fundamental, namun bila kita memperoleh upgrade, positif sekali kami fikir, ” tutur Ekonom ADB, Priasto Aji.

Ia meneruskan, jika Indonesia memperoleh peringkat dari S&P, jadi bakal beresiko pada turunnya imbal hasil obligasi negara. Tidak cuma itu, kenaikan rating juga buka potensi meningkatnya aliran investasi dari luar negeri.

Akan tetapi, menurut dia, tak ada argumen untuk S&P tidak untuk berikan peringkat layak investasi ke Indonesia.

Pasalnya, perekonomian Indonesia telah tunjukkan perbaikan dibanding th. lantas. Disamping itu, pemerintah juga sudah lakukan reformasi dari segi fiskal

” Kami yakini, tak ada argumen untuk S&P tidak untuk menambah rating credit Indonesia, ” kata Aji.

S&P Juga Memberi Argumen 

Menurut conference summary S&P, masihlah beratnya rating layak investasi untuk Indonesia dikarenakan oleh sebagian aspek.

Awal, walau mulai berkelanjutan, masihlah butuh kajian selanjutnya atas keseimbangan fiskal. Ke-2, perkembangan product domestik bruto Indonesia masihlah lambat.

Ketiga, di bidang perbankan, ada kecemasan atas memburuknya kwalitas credit bank akibat utang debitur yang tinggi serta harga komoditas rendah. Di segi lain, utang dollar AS korporasi tinggi.

S&P juga menyoroti penurunan keuntungan korporasi dalam periode panjang. Pasalnya, cost utang di Indonesia paling tinggi di banding dengan negara selevel.

Di Indonesia, cost utang meraih 3 %, di negara-negara ASEAN rata-rata hanya 0, 2 persen-1, 2 %.

Diluar itu, trend keuntungan bank di Indonesia juga selalu turun. (Ghina Ghaliya Quddus)

BKPM Pakai Cara Unik untuk Tarik Investor

Invest Manado – Tubuh Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selalu lakukan promosi untuk menarik investor berinvestasi di Indonesia. Satu diantaranya, dengan mengadakan Manado International Conference on Tourism Investment yang bertopik Invest Manado.

Deputi Bagian Promosi Penanaman Modal Himawan Hariyoga mengemukakan kalau aktivitas itu bakal di isi oleh pembicara-pembicara kunci baik Pemerintah ataupun swasta. Gagasannya aktivitas itu bakal di buka oleh Presiden Joko Widodo.

Aktivitas Baru dari BKPM

BKPM Pakai Cara Unik untuk Tarik Investor
BKPM Pakai Cara Unik untuk Tarik Investor

Mengenai, aktivitas itu bekerja sama juga dengan Kementerian Pariwisata, PricewaterhouseCoopers (PwC), Broadway Malyan, Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara serta Pemerintah Kota Manado.

Aktivitas itu bakal diadakan di Hotel Sintesa Peninsula, Manado, pada tanggal 22-24 Mei 2017.

Cara Kreatif Tarik Investor

” Invest Manado adalah satu diantara langkah Pemerintah serta dikerjakan untuk meyakinkan investasi selalu bergairah di beberapa lokasi mungkin terutama bidang pariwisata termasuk juga tawarkan beragam kesempatan investasi industri pariwisata serta infrastruktur pendukungnya, terutama di Manado, Sulawesi Utara, ” tutur Himawan dalam keterangannya, Kamis (13/4/2017).

Himawan menjelaskan, BKPM sudah mengadakan rapat konsolidasi untuk mengundang beberapa Duta Besar Negara Asing di Jakarta, pimpinan Chambers of Commerce asing di Jakarta.

Rapat itu juga di gelar mensosialisasikan kegaiatan serta untuk memperoleh support atas gagasan penyelenggaraan aktivitas itu.

” Sebagian kesempatan investasi itu diantaranya di bidang pengembangan hotel serta resort, MICE, atraksi pariwisata, infrastruktur transportasi, termasuk juga industri pendukung yang lain seperti penyediaan daya, industri makanan serta minuman, sarana kesehatan dan pendidikan kejuruan pariwisata, ” paparnya.

Himawan memberikan, bidang pariwisata adalah bidang prioritas investasi yang tengah digenjot Pemerintah serta di tawarkan pada beberapa investor oleh BKPM bekerja bersama dengan Kementerian Pariwisata serta beragam pihak lain.

” Ini dapat tunjukkan support BKPM pada program Pemerintah lewat Kementerian Pariwisata untuk bangun 10 destinasi pariwisata sekelas Bali. Support beragam pihak termasuk juga BKPM terutama dalam soal investasi begitu utama, ” kata dia.

Sebatas info, investasi yang masuk ke Sulawesi Utara masihlah didominasi oleh bidang infrastruktur seperti listrik, gas serta air yang terdaftar investasi dari PMDN meraih Rp 3, 4 triliun lalu dari PMA sebesar 209 juta dollar AS.

Sesaat untuk bidang pariwisata seperti investasi di bagian hotel serta restoran berperan 13 % dari keseluruhan PMA yang masuk terdaftar sebesar 26, 9 juta dollar AS.

Peninjauan Kembali Biaya Minimum Pemda untuk Infratuktur 

Peninjauan Biaya Minimum Pemda – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mempunyai gagasan untuk meninjau lagi alokasi biaya pemerintah daerah (Pemda) untuk infrastuktur. Sekarang ini, batas minimum alokasi biaya Pemda untuk Infrastuktur ada di angka 25 %.

” Angka itu bakal kami tinjau lagi, ” tutur Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo di Jakarta, Kamis (13/4/2017).

Dana Alokasi Pemda Mulai Ditinjau

Peninjauan Kembali Biaya Minimum Pemda untuk Infratuktur 
Peninjauan Kembali Biaya Minimum Pemda untuk Infratuktur

Sekarang ini, biaya untuk infrastuktur yang dialokasikan Pemda rata-rata belum meraih batas minimum 25 %.

Dana Pemerintah yang Diperketat Lagi

Dari data Kemenkeu, rata-ratanya cuma 23 %. Boediarso menjelaskan, biaya Pemda semakin banyak dialokasikan untuk upah pegawai. Mengakibatkan, alokasi untuk Infrastuktur malah begitu kecil.

Walau demikian, ia meyakinkan ada beberapa Pemda yang telah penuhi batas minimum alokasi biaya untuk infrastuktur. Bahkan juga angkanya kian lebih 30 %.

” Th. depan kami review lagi bila telah bagus, bertambah rata-ratanya 25 umpamanya, dinaikkan jadi 27, 5 umpamanya. Dasarnya improvement mesti dikerjakan dengan cara berkepanjangan, ” kata Boediarso.

Ketetapan Penyaluran Dana Transfer Daerah Sekarang Berubah

Ketetapan Penyaluran Dana Transfer Daerah – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengambil keputusan untuk merubah sebagian ketentuan main dalam penyaluran dana transfer daerah serta dana desa mulai tahun ini.

Pergantian itu termuat di dalan Ketentuan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK. 07/2017 mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah serta Dana Desa (TKDD).

Perubahan Dana Transfer Daerah

Ketetapan Penyaluran Dana Transfer Daerah Sekarang Berubah
Ketetapan Penyaluran Dana Transfer Daerah Sekarang Berubah

Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo, pergantian ketetapan itu adalah langkah untuk mendidik pemerintah daerah untuk lebih dapat memakai biaya.

” Saat ini DAU (Dana Alokasi Umum) itu tak akan berbentuk final, ” katanya di Jakarta, Kamis (13/4/2017) .

Sri Mulyani Merubah Ketetapan

Sebelumnya ada ketetapan itu, DAU yang didapatkan pemerintah pusat pada daerah berbentuk final. Artinya, biaya akan tidak beralih apabila telah diputuskan didalam APBN.

Tetapi saat ini ketetapan itu beralih. DAU lebih fleksibel artinya dapat jadi tambah atau dapat juga menyusut. Semuanya tertanggung jumlah pendapatan negara.

Sampai kini kata Boediarso, pemerintah pusat senantiasa memikul defisit biaya APBN akibat tak seimbangnya pendapatan serta berbelanja negara. Untuk tutup defisit itu, pemerintah mesti berutang untuk menyalurkan berbelanja negara termasuk juga transfer daerah di dalamnya.

Tetapi Kemenkeu lihat tak semuanya Pemda maksimal memakai biaya itu. Biaya itu malah banyak tak terserap serta mengendap di daerah. ” Ini mesti diakui oleh daerah, ” kata Boediarso.

Pergantian yang lain yaitu penyaluran DAU serta dana desa bakal memerhatikan kemampuan penyerapan serta capaian output biaya th. terlebih dulu. Untuk Pemda yang kemampuannya jelek, penyaluran DAU bakal dilihat lagi.

Diluar itu, penyalurkan DAU serta dana desa tak akan lewat Ditjen Perimbangan Keuangan tetapi segera ke Kantor Service Perbendaharaan Negara (KPPN) di daerah untuk mendekatkan service. ” Jadi Pemda mintanya serta laporannya ke KPPN setempat, ” ucap ia.

Pertanggungjawaban Kekerasan yang Terjadi Pada Novel Baswedan

Pertanggungjawaban Teror Novel Baswedan – Beberapa aktivis dari Koalisi Orang-orang Sipil lakukan tindakan mengecam tindakan kekerasan pada Novel Baswedan di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (11/4). Mereka dengan membawa gambar muka Novel memohon pemerintah untuk mengusut selesai kekerasan itu. (Kompas/Alif Ichwan)

Aku sungguh terperanjat mendengar pernyataan Yasri Yudha Yahya. Yudha yaitu satu diantara saksi mata sebagai penolong penyidik paling utama KPK Novel Baswedan.

Pertanggungjawaban Kekerasan yang Terjadi Pada Novel Baswedan
Pertanggungjawaban Kekerasan yang Terjadi Pada Novel Baswedan

“Saya lihat waktu di mobil, mengantarkan Novel ke Tempat tinggal Sakit. Itu awal kali aku lihat Novel buka kelopak matanya, terlebih dulu gak kuat untuk di buka. Aku lihat semua bola matanya putih, tak ada hitamnya, ” tutur Yudha.

Lantas, aku akan memberikan keyakinan kembali jawaban Yudha waktu itu.

“Jadi, irislah (sisi hitam di bola mata) Novel itu tak terlihat? Mata Novel putih semuanya? ” bertanya aku.

“Iya, ” tegas Yudha.

Wawancara ini, aku kerjakan di program AIMAN, yang tampil tiap-tiap Senin, jam 8 malam di KompasTV. Lagi-lagi aku terperanjat lihat beton serta jembatan semen ditempat Novel disiram air keras.

Aku kembali ajukan pertanyaan, pada Yudha, “Puth-putih ini sisa siraman air keras? ”

“Iya, ” jawab Yudha.

“Wah, aku tidak dapat memikirkan bila terserang muka, terlebih mata. Bila terserang semen serta beton saja, dapat tergerus seperti itu, ” ucap aku keheranan.

Kok dapat ada orang setega itu menyerang dengan air keras – yang terakhir aku kenali dari hasil penyelidikan Polisi memakai Asam kuat – dengan menyiram tertuju ke mata.

Yudha juga bercerita panjang lebar masalah bagaimana Novel mengerang kesakitan. Nada yg tidak pernah terdengar terlebih dulu.

Awalannya, warga yang setelah melaksanakan ibadah shalat subuh berjamaah di masjid dekat tempat tinggal Novel ini menduga, orang yang berteriak bukanlah Novel, namun perampok yang tengah dikejar massa. Demikian keras nada Novel mengerang menahan sakit yang mengagumkan dibagian matanya.

Novel diintai sebulan

Dari narasi ini, lalu aku tergugah untuk hampiri tempat tinggal Novel untuk tahu lebih dalam hal peristiwa ini serta apa yang berlangsung di beberapa saat terlebih dulu.

Aku mengira, Novel menceritakan komplit masalah peristiwa ini pada istri atau keluarga dekatnya. Waktu aku bertandang, Novel telah dibawa ke Singapura untuk melakukan perawatan intensif pengobatan luka mata serta berwajah.

Terlebih dulu, aku lihat tempat tinggal Novel tidak henti-henti didatangi kerabat serta tetangga. Mulai sejak padi sampai siang hari, aku ada disana. Aku membulatkan tekad untuk mengetuk pintu, serta buka pagar.

Mendadak, salah seseorang penjaga, yang terakhir aku tahu datang dari pengamanan internal KPK menyapa aku. Ia bertanya kepentingan aku masuk.

Aku katakan, aku menginginkan bertamu. Tanpa ada menjawab panjang lagi, aku masuk. Kebetulan, aku menjumpai istri Novel, Rina Emilda, didalam tempat tinggal.

Aku mohon maaf pada petugas KPK seraya memohon izin untuk bercakap sedikit dengan istri Novel. Emilda juga tidak keberatan. Aku bersukur. Ada beberapa pertanyaan yang aku kemukakan padanya, dalam wawancara dadakan itu.

Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan waktu menjenguk penyidik KPK Novel Baswedan di Tempat tinggal Sakit Mitra, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Srlasa (11/4/2017). (Istimewa)
“Mas Novel senantiasa bertukar-ganti langkah untuk meraih ke kantor. Mengapa mbak? ” bertanya aku.

“Karena telah terasa diintai, ” tutur Emilda.

“Sejak kapan? ” kembali aku ajukan pertanyaan.

“Mungkin kian lebih satu bulan lantas, ” jawar Emilda.

“Lebih dari satu bulan lantas? ” Bertanya aku terperanjat.

“Mas Novel, tidak selamanya naik motor ke kantor. Terkadang naik Uber, terkadang Go-jek, terkadang taksi, serta terkadang memakai mobil sendiri. Itu juga rutenya berubah-ubah. Tak pernah sama sehari-hari, ” terang Emilda.

“Mbak Emil tidak pernah memohon mas Novel berhenti dari KPK? ”

“Tidak mas. Aku yakin, semuanya pekerjaan itu ada resikonya. Serta semuanya kemungkinan itu, telah ada pada takdir Allah SWT, “ tutur Emilda.

“Mbak Emil bakal senantiasa temani mas Novel untuk pemberantasan korupsi di negeri ini, dalam keadaan apa pun serta dalam kemungkinan apa pun? ” bertanya aku.

“Iya, ” jawab istri Novel Baswedan ini tanpa ada kesangsian.

Serangan keenam

Aku tertegun sebentar mendengar jawaban istri Novel Baswedan. Jawaban tanpa ada kesangsian. Walau sebenarnya, aku tahu ada 5 anak yang perlu diasuh ke-2 orang-tua ini. Yang paling kecil, baru lahir 3 bln. lantas.

Aku memikirkan, bagaimana beratnya beban yang dijamin ke-2 orang-tua yang mempunyai 5 anak ini waktu kepala keluarga diambang kebutaan akibat serangan biadab selesai shalat subuh.

Apa yang dihadapi Novel minggu lantas, tidaklah kali awal berlangsung pada dianya. Ini yaitu serangan ke enam untuk Novel.

Paling akhir th. lantas, Novel ditabrak satu mobil. Bukanlah tabrakan umum. Penabrak tak segera kabur, tetapi mengulang tindakan itu dengan cara berniat, ke motor Novel. Data CCTV sudah dihimpun.

Bila diperkembang, tidak cuma Novel yang hadapi teror ini. Ada belasan kali teror yang lain pada penyidik KPK, pimpinan KPK serta bahkan juga pegawai KPK.

Tetapi, tidak ada satu juga yang berbuntut pada selesainya masalah. Dari belasan teror ini, tidak satu juga tersangka yang diputuskan.

Dimana negara yang tuturnya berperang bersihkan negeri dari korupsi?

Harapan Komisi Yudisial Pada Calon Hakim Agung

Harapan Komisi Yudisial Pada Calon Hakim Agung – Komisi Yudisial (KY) mengharapkan orang-orang turut bertindak dalam sistem seleksi calon hakim agung.

Partisipasi orang-orang dinilai utama untuk melahirkan hakim agung yang berintegritas.

Seleksi Calon Hakim Agung dengan Serius

Harapan Komisi Yudisial Pada Calon Hakim Agung
Harapan Komisi Yudisial Pada Calon Hakim Agung

Partisipasi Masyarakat dalam Seleksi Hakim

” KY menginginkan partisipasi orang-orang supaya memberi info atau pendapat dengan cara tercatat mengenai integritas, kemampuan, tingkah laku, serta karakter calon hakim agung yang dinyatakan penuhi kriteria administrasi, ” tutur Juru Bicara KY Farid Wajdi pada Kompas. com, Minggu (16/4/2017).

Info atau pendapat tercatat dari orang-orang diinginkan telah di terima Tim Seleksi Calon Hakim Agung, paling lambat pada 5 Juni 2017 jam 16. 00 WIB.

Orang-orang yang menginginkan berperan serta bisa mencantumkan jati diri dengan terang serta kirim pendapat ke alamat e-mail [email protected] go. id.

Diluar itu, pesan tercatat juga dapat diantar ke alamat Komisi Yudisial Republik Indonesia (Tim Seleksi Calon Hakim Agung) di Jalan Kramat Raya No 57, Telp : (021) 3905876-77/31903661 Fax : (021) 31903661, Jakarta Pusat (10450).

Sekarang ini, sejumlah 82 calon hakim agung dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi.

Beberapa nama peserta yang lolos diputuskan berdasar pada Rapat Pleno Komisi Yudisial atas 88 peserta yang mendaftar seleksi.

Pengumuman hasil seleksi administrasi bisa diliat di situs KY, yakni www. komisiyudisial. go. id.

Calon hakim agung yang penuhi kriteria administrasi memiliki hak ikuti bagian setelah itu, yakni Step II (seleksi kwalitas) yang bakal dikerjakan pada 26- 27 April 2017 di Tubuh Riset serta Pengembangan serta Pendidikan serta Kursus Hukum serta Peradilan Mahkamah Agung, Mega Mendung, Bogor.

Menurut Farid, materi yang diujikan pada seleksi kwalitas mencakup, menulis makalah ditempat, studi masalah hukum, studi masalah kode etik serta dasar tingkah laku hakim, serta tes objektif.

Ini Harapan Uskup Agung pada Pilkada DKI Putaran Ke-2

Harapan Uskup Agung pada Pilkada DKI – Uskup Agung Jakarta Ignatius Suharyo memohon pada umat Katolik supaya memprioritaskan nilai kebangsaan serta Kebhinekaan dalam memberi hak politiknya di Pilkada DKI putaran ke-2.

Pada Rabu (19/4/2017), orang-orang Jakarta bakal memastikan kepala daerah.

” Umat Katolik harus memprioritaskan kebangsaan serta Kebhinekaan yang aku berharap bisa memberi arti positif untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar pada Pancasila, ” kata Suharyo di Gereja Katedral, Jakarta, Minggu (16/4/2017).

Berita Sebelum Pilkada DKI

Harapan Uskup Agung pada Pilkada DKI
Harapan Uskup Agung pada Pilkada DKI

Menurut Suharyo, Pilkada Jakarta mempunyai arti utama untuk hari esok bangsa Indonesia.

Karenanya, ia memohon pada umat Katolik yang sudah mempunyai hak tentukan bisa memberi prioritas saat ke kotak nada.

Dalam peluang itu, Suharyo memohon pada umat Katolik supaya tak memakai gereja untuk aktivitas politik.

Menjaga Ketertiban Gereja

” Mohon dijaga supaya Gereja tak jadikan tempat atau fasilitas untuk berkampanye berbentuk apa pun, ” tutur Suharyo.

Diluar itu, Suharyo mengharapkan umat Katolik bisa berlaku tenang serta memikirkan jernih dalam menanggapi kondisi mendekati pemakaian hak nada.

” Kita bersukur serta mensupport semua usaha pemerintah untuk memberi rasa aman serta melindungi situasi damai, ” ucap Suharyo.