Kuatnya Blue Bird Sebelum Adanya Taksi Online

Lippo Group – Mochtar Riady yaitu pendiri sekalian CEO Lippo Group, konglomerasi yang bergerak di beberapa bagian, dari mulai property sampai media serta perbankan. Tetapi, Mochtar mengaku kekagumannya pada raksasa operator taksi Blue Bird. Apa argumen kekagumannya itu?

Cerita Mochtar Riady soal Kuatnya Blue Bird
Cerita Mochtar Riady soal Kuatnya Blue Bird

Mochtar menjelaskan, ini diawali saat dianya menjabat sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Kampus Indonesia (MWA UI). Jabatan itu dipegangnya pada th. 2002 sampai 2007. Ketika itu, narasi Mochtar, satu diantara anggotanya yaitu yang memiliki perusahaan Blue Bird.

Waktu itu, ia betul-betul terasa mengagumi akan dengan Blue Bird yang mempunyai beberapa ribu armada taksi serta fasilitas transportasi darat yang lain.

” Aku mengagumi akan sekali. Dalam sebagian rapat aku senantiasa mengambil contoh Blue Bird, ” papar Mochtar waktu jadi satu diantara pembicara pada acara Indonesia Change Management Komunitas (ICMF) di Jakarta, Senin (3/4/2017).

Menurut Mochtar, argumen kekagumannya yaitu Blue Bird bisa mengelola serta mengatur beberapa ribu pengemudi, serta beberapa pengemudi itu semuanya tenang serta disiplin.

Walau sebenarnya, kata bapak dari James Riady itu, mengatur satu orang pengemudi keseharian saja sering susah. Penyataannya ini juga mengundang tawa beberapa hadirin.

Walau demikian, tambah Mochtar, kurun waktu dalam waktu relatif cepat saja kejayaan taksi konvensional, seperti Blue Bird, dapat mendadak surut karena hadirnya tehnologi.

Walau sebenarnya, menurutnya, awalannya ia memikirkan fasilitas transportasi taksi susah untuk ditaklukkan. Tetapi, saat ini hadirnya bermacam fasilitas transportasi berbasiskan on-line atau taksi on-line demikian menggurita serta taksi konvensional juga agak tergeser.

Baca juga :

” Siapa kira nyatanya muncul Uber, Grab, dalam sebagian bln. Blue Bird turun. Tampak begitu powerfull-nya digital serta tehnologi, ” ungkap Mochtar.

PT BKI Dilimpahi Sertifikasi Keamanan Kapal oleh Kemenhub

Kemenhub dan PT BKI – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) lewat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melimpahkan kewenangan kontrol manajemen serta piranti keamanan kapal atau statutoria pada PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

Pelimpahan kewenangan itu terdaftar dalam kesepakatan kerja sama yang di tandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Tonny Budiono dengan Direktur Paling utama BKI, Rudiyanto di Kantor Kemenhub Jakarta, Rabu (5/4/2017).

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Tonny Budiono menjelaskan, dengan pelimpahan ini BKI bisa keluarkan sertifikasi statutoria pada kapal-kapal Indonesia. Sertifikasi Statutoria sebagai sinyal kalau kapal itu sudah penuhi standard keamanan yang diputuskan.

” Kerja sama ini cukup strategis untuk dunia pelayaran di Indonesia. Terutama, dalam rencana tingkatkan jaminan keselamatan pelayaran nasional, ” tutur Tonny.

Mengenai ruangan lingkup dalam kesepakatan ini diantaranya, pendelegasian kewenangan untuk melakukan kesepakatan, survey, serta sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia, pungutan tarif berkaitan penerimaan negara bukanlah pajak (PNBP), serta proses kewenangan yang sudah didelegasikan.

Tonny menjelaskan, ada 14 type kapal yang nanti disertifikasi oleh BKI. Penetapan 14 type kapal itu dikerjakan oleh Ditjen Hubla atas permintaan dari BKI untuk kapal-kapal general cargo berkegiatan internasional dengan berat diatas 500 gross tonnage (GT).

Tonny juga memberikan, pelimpahan kewenangan itu pada BKI lewat sebagian bagian. Satu diantaranya sistem penilaian atau assesment BKI oleh Tim Assesor dari Direktorat Perkapalan serta Kepelautan (Ditkapel) Ditjen Perhubungan Laut.

Disamping itu, Direktur Paling utama BKI Rudiyanto menyampaikan perseroan menyongsong baik pelimpahan kewenangan ini. Pelimpahan kewenangan ini, kata dia, sebagai support perseroan pada pemerintah dalam menggerakkan kewenangan dengan penuh tanggung jawab sesuai sama pekerjaan yang didapatkan.

Menurutnya, pekerjaan BKI dalam aktivitas statutoria diantaranya, keselamatan maritim, perlindungan pada lingkungan hidup serta kesejahteraan pelaut, pelaksanakan audit system manajemen keselamatan ataupun system manajemen keamanan kapal serta pelabuhan.

” BKI senantiasa mensupport pemerintah selalu untuk bersinergi memberi peran positif supaya Nawacita Nasional dan Indonesia sebagai poros maritim dunia semakin menguat serta terwujud lewat kolaborasi yang berlangsung di beberapa bagian bidang kemaritiman, termasuk juga keyakinan atas pemberian kewenangan statutoria ini, ” tandasnya.

Baca juga :

Sebatas info, Statutoria adalah aktivitas survey, audit, serta sertifikasi pada system manajemen keamanan kapal untuk meyakinkan keselamatan penumpang serta awak kapal.

Kemenperin Melatih Warga Binaan jadi Wiraswasta

Kemenperin latih Warga Binaan – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah berusaha meningkatkan Wira Usaha Baru (WUB) terutama di bidang industri kecil serta menengah.

Searah dengan hal itu, Kemenperin telah mulai sejak lama merajut hubungan kerja dengan Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia untuk memberi program kursus ketrampilan pada warga binaan instansi pemasyarakatan (lapas) di semua Indonesia.

“Kami membidik penumbuhan wiraswasta baru sejumlah 5. 000 orang pada th. 2017 serta 20. 000 orang pada akhir th. 2019, ” kata Plt. Sekjen Kemenperin Haris lewat info resmi, Selasa (4/4/2017).

Menurut Haris, kerja sama juga dengan Kemenkumham dikerjakan manfaat mensupport kebijakan pengembangan industri nasional berbasiskan ekonomi kreatif, sekalian untuk menumbuhkan wiraswasta baru.

Beragam usaha pembinaan yang sudah dikerjakan ke-2 pihak sampai kini bisa bangun citra positif untuk warga binaan lapas. Hingga, mereka diinginkan selalu berkarya serta dapat berkompetisi di dalam lingkungan orang-orang sesudah usai melakukan saat pembinaan.

“Kami memberi animo pada topik pameran th. ini, yakni ‘Kreativitas Tanpa ada Batas Walau Tempat Terbatas‘. Slogan ini jadi utama dalam usaha pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas serta memprioritaskan penumbuhan wiraswasta pemula di bidang ekonomi kreatif, ” tuturnya.

Cara barusan sesuai sama misi pembangunan industri ke depan terlebih dalam tingkatkan peran industri kecil serta menengah (IKM) sebagai satu diantara pilar serta penggerak perekonomian nasional.

” IKM memegang fungsi utama dalam penguatan susunan industri mendorong perkembangan perekonomian nasional, ” katanya.

Terkecuali menyerap banyak tenaga kerja, IKM juga jadi bidang vital dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan di Indonesia hingga dapat kurangi angka kemiskinan serta kesenjangan sosial di orang-orang.

” Oleh karenanya, kami selalu mendorong penguatan sumber daya industri serta pelebaran pasar product IKM, ” tambah Haris.

Baca juga :

Pameran bakal berjalan sepanjang empat hari, tanggal 4-7 April 2017 diikuti sejumlah 44 peserta dari 33 Divisi Pemasyarakatan semua Indonesia. Beragam product unggulan yang dipertunjukkan, diantaranya product kerajinan, makanan olahan, serta fashion.

Proyek Infrastruktur Dibiayai Industri Keuangan Syariah

Proyek Dibiayai Industri Syariah – Program pengampunan pajak atau tax amnesty memanglah telah resmi selesai semalam. Tetapi banyak narasi yang berlangsung mendekati penutupan program itu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan juga mengungkap, ada harus pajak besar yang mengambil keputusan turut tax amnesty di penghujung program yang cuma jalan 9 bln. itu.

” Deklarasi aku rasa Indonesia telah cukup besar, apakah masihlah ada yang high well? Masihlah ada, ” katanya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jumat (31/3/2017) malam.

” Namun beberapa besar telah turut, bahkan juga hingga detik paling akhir malam ini ada yang benar-benar ingin kerjakan jadi sebagian fikir turut atau tidak, pada akhirnya turut, ” sambung Sri Mulyani.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiaseteadi tak mengungkap jati diri harus pajak besar yang disebut Sri Mulyani.

Cuma saja ia menyampaikan harus pajak besar itu cuma satu orang yang turut tax amnesty di Jakarta. Di bebrapa waktu paling akhir, dia menyerahkan 3 Surat Pernyataan Harta (SPH) segera dengan nilai duit tebusan meraih Rp 1 triliun.

” Itu baru Jakarta ya. Belum tahu yang di daerah. Di daerah kan masihlah ada beberapa orang harus pajak besar, ” kata Ken.

Berdasar pada data Direktorat Jenderal Pajak, Sabtu (1/4/20167) jam 00. 09 WIB, keseluruhan pelaporan harta lewat tax amnesty meraih Rp 4. 855 triliun, naik Rp 112 triliun dibanding hari terlebih dulu.

Deklarasi harta di dalam negeri masihlah menguasai dengan keseluruhan Rp 3. 676 triliun. Bekasnya yakni deklarasi harta diluar negeri Rp 1. 031 triliun serta harta yang dibawa pulang ke Indonesia (repatriasi) Rp 147 triliun.

Mengenai jumlah duit tebusan meraih Rp 114 triliun, pembayaran tunggakan Rp 18, 6 triliun, serta pembayaran bukti permulaan Rp 1, 75 triliun. Keseluruhan duit yang masuk ke kas negara meraih Rp 135 triliun.

Perasaan Sri Mulyani Campur Aduk Melihat Capaian Tax Amnesty

Perasaan Sri Mulyani – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap perasaannya mendekati penutupan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Lihat kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam program tax amnesty, Sri Mulyani mengakui senang.

” Dalam pengertian semua deretan Ditjen Pajak bekerja mengagumkan keras dari pertama sampai akhir, ” katanya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jumat (31/3/2017).

Usaha keras Ditjen Pajak itu papar Sri Mulyani tampak dari mulai merampungkan ketentuan, melakukan perbaikan SOP service, sampai dedikasi serta service optimal sampai akhir program tax amnesty.

Walau demikian, Sri Mulyani juga belum dapat tenang. Sebab papar perempuan yang sering disapa Ani itu, tujuan pajak yang ada di Biaya Pendapatan serta Berbelanja Negara (APBN) belum terwujud.

Didalam bebagai peluang, Sri Mulyani senantiasa menyampaikan kalau tax amnesty cuma sisi dari pekerjaan besar Kementerian Keuangan yaitu menyatukan pendapatan negara satu diantaranya dari pajak.

” Jumlah peserta 974. 000 aku tidak tau apakah dapat tembus 1 juta malam ini, aku anggap masihlah kecil. (Harus pajak) Orang pribadi non UMKM atau bukanlah, aku anggap ada banyak yg tidak turut tax amnesty, ” kata Sri Mulyani.

” Deklarasi (harta) aku rasa Indonesia telah cukup besar, apakah masihlah ada yang high well? Masihlah ada. Namun beberapa besar telah turut, bahkan juga hingga detik paling akhir malam ini ada yg benar-benar ingin kerjakan jadi sebagian fikir turut tidak, pada akhirnya turut, ” sambung dia.

Di Detik-detik Akhir Tax Amnesty Ada yang Bayar Tebusan Rp 1 Triliun

Akhir Tax Amnesty – Pemerintah menyebutkan ada konglomerat yang membayar tebusan sampai Rp 1 triliun di detik-detik paling akhir proses program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiaseteadi mengungkap konglomerat itu menyerahkan tiga Surat Pernyataan Harta (SPH) segera dengan nilai duit tebusan meraih Rp 1 triliun.

” Itu baru Jakarta ya. Belum tahu yang di daerah. Di daerah kan masihlah ada beberapa orang harus pajak besar, ” kata Ken Jumat (31/3/2017).

Lalu, berapakah nilai harta yang disibakkan serta ditebus oleh konglomerat itu?

Dirjen Pajak tak menerangkan dengan cara detil apakah konglomerat itu membawa masuk hartanya (repatriasi) atau mungkin tetaplah diluar negeri.

Bagaimanapun, ada ketidaksamaan hitungan besaran tebusan pada mereka yang membawa masuk hartanya ke Indonesia serta yang tetaplah menaruh harta yang dideklarasikan itu ke luar negeri.

Dalam ketentuan tax amnesty dijelaskan kalau besaran tebusan yang perlu dibayar oleh harus pajak di periode ketiga program ini yaitu 5 % dari harta yang dilaporkan bila harta itu dibawa ke Indonesia. Bila harta itu tetaplah ada diluar negeri, besaran tebusan yang perlu dibayar sebesar 10 %.

Dengan merujuk pada ketetapan itu, bila konglomerat itu membawa masuk hartanya ke Indonesia, jadi harta yang dideklarasikan orang superkaya itu meraih Rp 20 triliun.

Disamping itu, bila konglomerat itu tak membawa masuk ke Indonesia, jadi harta yang ditebus itu sebesar Rp 10 triliun.

Siapakah Konglomerat itu?

Ditjen Pajak juga tak menerangkann dengan cara detil tentang siapa serta berapakah keseluruhan harta kekayaan dari konglomerat itu.

Tetapi merujuk pada laporan Forbes paling akhir tentang jejeran orang kaya di Indonesia, konglomerat yang mempunyai harta di kisaran Rp 10 triliun sampai Rp 20 triliun itu yaitu mereka yang ada di peringkat 11 sampai 38.

Konglomerat itu yaitu beberapa entrepreneur di beberapa bidang industri, dari mulai ritel, perkebunan, batu bara, beberapa barang konsumer, property, sampai media.

Sampai kini, beberapa bidang itu banyak memperoleh keuntungan dari pola perekonomian Indonesia yang masihlah memercayakan mengkonsumsi serta ekspor komoditas.

Tingginya mengkonsumsi bikin saham perusahaan-perusahaan consumer goods selalu menguat. Hingga beberapa pemegang saham, baik perseorangan, institusi ataupun yang memiliki perusahaan, nikmati tren ini.

Disamping itu, bidang komoditas juga masihlah begitu menjanjikan, walau tren harga saham untuk bidang ini belum sangat tampak penting kenaikannya.

Ya, memanglah tak di ketahui dengan cara tentu tentang siapa konglomerat yang membayar tebusan sampai sebesar Rp 1 triliun diakhir program tax amnesty.

Tetapi dari daftar Forbes itu sekurang-kurangnya dapat diraba kalau entrepreneur yang berkaitan dengan industri konsumer serta komoditas yang berpeluang mempunyai harta sedemikian besar itu.

Penggabungan Badan-badan Karantina Dikaji Kementan

Kementan Kaji Badan Karantina – Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan bakal lakukan kajian terlebih dulu berkaitan usulan penggabungan tubuh karantina dari sebagian kementerian.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, pihaknya butuh lakukan kajian berbarengan dengan kementerian berkaitan, lantaran pada sekarang ini tubuh karantina juga dipunyai oleh dua kementerian lain. Mengenai kementerian itu yaitu Kementerian lingkungan hidup serta Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP).

” Kami kaji dahulu berbarengan dengan kementerian berkaitan, di buat kajian baru ditetapkan kelak, ” tutur Amran di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/4/2017).

Komisi IV DPR sebagai mitra kerja Kementan memohon kajian pada penggabungan tubuh karantina dikerjakan dalam dua bln. ke depan, supaya tak menghalangi kemampuan DPR dalam bikin Undang-undang. Kajian itu mencakup, keperluan pegawai, biaya, fasilitas serta prasarana perkarantinaan.

Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daniel Johan menerangkan, maksud penyatuan instansi karantina lantaran kehadiran karantina sekarang ini makin utama.

” Fungsi serta manfaat yang strategis dari Iembaga karantina untuk jadi penjaga gerbang paling utama (first defence line) pada keluar masuknya media pembawa penyakit baik dari hewan, ikan, ataupun tumbuhan mesti diperkuat serta ditingkatkan, ” terang Daniel.

Menurut dia, dengan diperkuat serta ditingkatkan bakal bikin karantina dapat berakselerasi dengan kebijakan pasar bebas, perubahan ilmu dan pengetahuan serta tehnologi.

” Termasuk juga antisipasi pada besarnya volume perdagangan, terutama bagian pertanian serta pangan Indonesia dengan negara lain, ” papar Daniel.

Diluar itu, Menurut Daniel, penyatuan atau pembentukan Tubuh Karantina Nasional adalah satu diantara referensi Ombudsman Republik Indonesia untuk menyiapkan kelembagaan yang mandiri, berdiri sendiri, serta otonom.

” Hingga dapat mengintegrasikan semua pemeriksaaan karantina (Pertanian, Kehutanan, serta Perikanan), ” ujarnya.

Anas Dilaporkan Nazaruddin Tentang Pembagian Uang Oleh Andi Narogong

Anas Dilaporkan Nazaruddin – Bekas Bendahara Umum Laga Demokrat Muhammad Nazaruddin menyebutkan ada kedekatan spesial bekas Ketua Fraksi Laga Demokrat Anas Urbaningrum dengan entrepreneur Andi Agustinus dengan kata lain Andi Narogong.

Andi Narogong dimaksud membagi-bagikan duit ke beberapa anggota DPR RI serta Kementerian Dalam Negeri untuk memuluskan proyek e-KTP. Andi dimaksud miliki catatan perincian pemberian duit itu.

” Tiap-tiap duit yang di keluarkan, dilaporkan ke Anas, ” tutur Nazar waktu bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (3/4/2017).

Hal itu karena Anas Urbaningrum adalah pimpinan dari fraksi paling besar di DPR waktu itu.

Hal semacam ini untungkan Andi Narogong lantaran besarnya dampak Anas untuk melepaskan biaya serta proses proyek.

Menurut Nazaruddin, Anas Urbaningrum cukup bertindak dalam memutuskan apapun.

” Perjanjian dari pertama proyek ini dapat jalan. Maka dari itu Anas bisa 11 %, ” kata Nazaruddin.

Berdasar pada surat dakwaan, Anas Urbaningrum dimaksud memperoleh jatah sebesar 11 % dari biaya pengadaan e-KTP. Nazaruddin juga tahu banyak masalah pemberian-pemberian itu lantaran lihat catatan Andi Narogong.

Setiap saat Anas berjumpa Andi, Nazaruddin senantiasa mengikuti. Selain itu, mulai sejak awal Anas mengarahkan supaya Fraksi Laga Demokrat mensupport penuh pengadaan e-KTP.

” Instruksi Ketua Fraksi diminta ikutin agar proyeknya jalan. Program prioritas dari pemerintah, ” kata Nazaruddin.

Banyak pihak yang dimaksud dalam dakwaan sudah terima dana hasil korupsi e-KTP th. 2011-2012.

Dalam dakwaan, Andi Narogong di ketahui sekian kali lakukan pertemuan dengan Anas Urbaningrum, Nazaruddin, serta bekas Ketua Fraksi Laga Golkar Setya Novanto, untuk memuluskan penganggaran.

Sampai lalu, DPR RI menyetujui biaya proyek e-KTP sesuai sama grand design 2010, yakni RP 5, 9 triliun.

Dari biaya itu, sebesar 51 % atau Rp 2, 662 triliun dipakai untuk berbelanja modal atau berbelanja riil pembiayaan proyek e-KTP.

Sedang 49 % atau sebesar Rp 2, 558 triliun dibagi-bagi ke beberapa pihak, termasuk juga anggota Komisi II DPR RI serta Tubuh Biaya DPR RI.

Anas Urbaningrum sendiri telah menyanggah keterlibatannya dalam proyek e-KTP. Selesai di check KPK pada Februari lantas, Anas mengklarifikasi tuduhan Nazaruddin.

” Aku bersukur dapat menerangkan serta mengklarifikasi banyak hal yang menurut aku utama, yang mungkin saja sumbernya dari seorang yg tidak cocok lah, ” tutur Anas.

Ini Dia Jurus Bank BRI Genjot Perkembangan Laba

Ini Dia Jurus Bank BRI Genjot Perkembangan Laba Februari 2017

Ini Dia Jurus Bank BRI Genjot Perkembangan Laba  – Penurunan GWM, ” Angin Fresh ” Untuk Perbankan Tiga Bank BUMN Kucuri Angkasa Pura II Rp 2, 1 Triliun Tiga Bank BUMN Berikan Utang Garuda Indonesia Rp 3 triliun

JAKARTA, KOMPAS. com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menggenjot perkembangan pendapatan berbasiskan cost atau fee based income (FBI) pada th. 2016.

Bank BRI
Bank BRI

Pasalnya, perseroan menginginkan supaya keuntungan Bank BRI tetaplah tumbuh sehat serta stabil, hingga butuh mencari sumber-sumber pendapatan diluar pendapatan bunga atau interest income.

” Th. 2017, perseroan membanderol tujuan perkembangan FBI sebesar 20 hingga 22 % dari pencapaian di th. terlebih dulu yang sebesar Rp 7, 4 triliun. Tujuan peran FBI pada keseluruhan pendapatan operasional sebesar 10 %, ” kata Sekretaris Perusahaan Bank BRI Hari Siaga Amijarso dalam info resmi, Kamis (3/3/2016).

Hari menerangkan, tujuan perkembangan FBI itu adalah tujuan yang lumrah serta realistis.

Argumennya, Compound Annual Growth Rate (CAGR) atau rata-rata perkembangan tahunan FBI Bank BRI mulai sejak th. 2011 sampai sekarang ini terdaftar sebesar 21, 5 % per th..

Mengenai peran FBI pada keseluruhan pendapatan di th. 2015 terdaftar 7, 7 %.

Ini Dia Jurus Bank BRI Genjot Perkembangan Laba Februari 2017

BRI/M Fajar Marta

Perubahan Fee Based Income BRI

Menurutnya, FBI di th. 2016 ini bakal diutamakan pada perkembangan FBI yang bersumber dari transactional banking serta international business.

” Hal itu sesuai sama topik Bank BRI th. ini yakni Regional Micro, Small, and Medium Enterprise Bank dengan Full Banking Services, ” tutur Hari.

Sampai akhir th. 2015, FBI BRI didominasi FBI yang bersumber dari cost administrasi pengelolaan rekening nasabah yakni sebesar 53, 3 %.

Transaksi e-banking berperan sebesar 22, 1 % serta international business atau trade finance terdaftar 1, 8 % dan bekasnya dari FBI yang bersumber dari beragam transaksi.

Baca Juga:

Pencadangan Kerugian Bank BRI Naik Jadi 170,34 persen

Perkembangan transaksi trade finance terdaftar sebesar 36, 2 % dengan cara tahunan (yoy) jadi Rp 734, 9 miliar.

Disamping itu, transaksi e-banking tumbuh sebesar 34, 4 % dalam satu tahun jadi Rp 1, 6 triliun.

Mengenai perkembangan cost administrasi pengelolaan rekening nasabah terdaftar sebesar 13, 4 % jadi Rp 3, 9 triliun.

Pencadangan Kerugian Bank BRI Naik Jadi 170,34 persen

Berita Bank – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyebutkan bakal tetaplah mencadangkan provisi atau cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) pada th. 2017. Provisi ini diperuntukkan sebagai langkah antisipasi untuk hadapi peluang resiko credit.

Kerugian Bank BRI
Kerugian Bank BRI

Wakil Direktur Paling utama BRI Sunarso menerangkan, pada th. 2016 Bank BRI mencatatkan laba bersih sebesar Rp 25, 8 triliun. Capaian laba bersih itu bertambah dibanding dengan Rp 25, 2 triliun pada periode yang sama th. 2015.

Sunarso menjelaskan, satu diantara aspek pendorong perseroan tetaplah bisa mencatatkan kemampuan positif walau masih tetap dalam kisaran perkembangan satu digit yaitu menambah provisi untuk menghadapi rasio credit punya masalah atau non performing loan (NPL).

Pada th. 2016, CKPN BRI meraih rasio 170, 34 %. Angka CKPN itu lebih tinggi dibanding CKPN pada th. 2015 yang meraih 151, 15 %.

Menurut Sunarso, ketentuan untuk menambah CKPN yaitu supaya usaha perseroan tetaplah peroleh laba tetapi dengan tetaplah memerhatikan prinsip kehati-hatian.

” Bank ini dikelola tetaplah keuntunganable namun mencari keuntungan (laba) lewat cara tetaplah prudent (memperhitungkan prinsip kehati-hatian), ” terang Sunarso dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Sunarso mengungkap, pada th. 2017 ini, perseroan membidik perkembangan credit meraih 12 sampai 14 %. Disamping itu, laba bersih ditargetkan tetaplah tumbuh positif, walau cuma alami perkembangan sekira 3 sampai 5 %.

Menurutnya, tujuan itu memerlukan pengelolaan usaha yang baik. Akan tetapi, prinsip kehati-hatian butuh tetaplah di perhatikan juga, hingga perseroan masihlah bakal mencadangkan CKPN manfaat menghadapi resiko credit.

” pada Tahun 2017 ini kita berharap ekonomi lebih baik, namun tak dapat mengharapkan sangat muluk. Kami optimis kebijakan yang di luncurkan pemerintah semoga efektivitasnya dapat dirasa, ” papar Sunarso.

Sebatas info, perkembangan credit Cadangan kerugian BRI meraih Rp 635, 3 triliun pada th. 2016. Angka ini tumbuh 13, 8 % di banding periode yang sama th. 2015 yang meraih Rp 558, 4 triliun.

Rasio credit punya masalah perseroan dengan cara gross meraih 2, 03 % pada th. 2016. Disamping itu, NPL netto ada pada posisi 1 %, turun tidak tebal dibanding 1, 2 % pada periode yang sama th. 2015.

Baca juga :

Sekian yang dapat disampaikan mengenai Pencadangan Kerugian Bank BRI Naik Jadi 170,34 persen Tahun Ini, Semoga Bermanfaat 🙂